Beritariau.com, Pekanbaru -  Ekosistem Semenanjung Kampar dan Suaka Margasatwa Kerumutan diusulkan menjadi bagian dari target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia, dari sektor hutan dan lahan atau yang dikenal dengan Forest and Land Used (FoLU Net Sink).

Gagasan ini sejalan dengan Visi Siak Kabupaten Hijau yang salah satu indikatornya mengurangi emisi GRK.

Gagasan dan inisiatif ini dibahas dalam diskusi terfokus bersama Bupati Siak Drs Alfedri MSi, Koalisi Serumpun (Perkumpulan Elang, Eco Nusantara dan Perkumpulan Manka) dan juga dihadiri NGO lingkungan di Riau, serta masyarakat Kabupaten Siak yang berada di ekosistem Semenanjung Kampar.

DR Ir Agus Justianto MSc selaku Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri telah mensosialisasikan kebijakan pendekatan FoLU Net Sink ini.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 29% usaha sendiri atau 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan bagian dari komitmen iklim global Paris Agreement.

Selama ini sektor kehutanan adalah yang paling besar kontribusinya terhadap emisi GRK Indonesia, terutama berasal dari kebakaran hutan gambut. Sementara itu sekitar 55% gambut di Sumatera berada di Riau dengan luas 5 juta hektar lebih, yang 10 tahun terakhir paling berdampak dan menderita dari kebakaran hutan gambutnya.

Bupati Siak Alfedri mengatakan, pihaknya akan terus bekerja keras agar kebakaran hutan dan lahan semakin berkurang. Guna mewujudkan pembangunan lingkungan melalui Visi Siak Hijau.

Dengan upaya ini, dia berharap kualitas lingkungan hidup akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga berdampak positif.

"Apalagi dalam konteks ekosistem Semenanjung Kampar, 36% kawasannya berada di administrasi Kabupaten Siak," kata Alfedri.

Menurutnya, kondisi ekosistem gambut saat ini relatif baik dan telah menjadi pusat perhatian dunia.

“Bagi Pemerintah Kabupaten Siak, melalui PERDA No. 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau, semakin mempertegas komitmen pemerintah kabupaten mendukung kebijakan nasional dalam pencapaian net zero emission termasuk dengan pendekatan Indonesia FoLU Net Sink 2030,” kata Alfedri.

Koalisi Koalisi Serumpun memaparkan bahwa dua lanskap gambut Semenanjung Kampar dengan luas 734.799,7 hektar dan SM Kerumutan mencapai 192.835,9 hektar, merupakan kawasan dengan tutupan hutannya masih alami dan cukup terjaga.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Elang, Janes Sinaga berpandangan, saat ini ada penurunan kebakaran hutan gambut dalam tiga tahun terakhir. Dia mengajak semua pihak untuk memanfaatkan kesempatan baik ini bersama-sama mendorong hutan gambut di Riau, agar bisa menjadi solusi iklim dari Indonesia untuk global.

“Sesuai Visi Siak Kabupaten Hijau dan kebijakan penurunan emisi GRK dengan pendekatan FoLU Net Sink ini, maka semakin memungkinkan kita bisa mengintegrasikan pengelolaan di lanskap di Semenanjung Kampar dan Kerumutan,” kata Janes Sinaga.

Menurutnya, inisiatif maupun kebijakan yang dibangun pemerintah sebagai upaya penyelamatan lanskap ekosistem ini, sangat penting untuk memastikan adanya peran dan akses kelola bagi masyarakat dalam kawasan hutan dan lahan. 

“Dengan demikian, perbaikan tata kelola dan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca harus dalam kerangka menjamin keberlanjutan tata kelola yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut pendapat Direktur Eksekutif Perkumpulan Manka, Juliarta Bramansa Ottay mengatakan, komitmen untuk FoLU adalah bagian dari partisipasi Indonesia dalam menjawab tantangan iklim global saat ini dan masa mendatang.

“Harapannya, kebijakan dan komitmen FoLU ini akan bisa terus dijaga untuk bersifat inklusif yang membuka ruang kemitraan dan tidak meninggalkan pihak manapun,” harapnya.

Karena itu, dukungan dan inisiatif dari Pemerintah Siak yang adalah langkah besar bagi tercapainya aksi kolaboratif para pihak untuk menjaga alam dan manusia.

“Salah satu aspek yang ingin kita dorong untuk terus bisa diisi adalah nilai penting dari biodiversitas dalam komitmen FoLU di semua tingkat dari pusat hingga daerah. Sebab  ekonomi kita di tingkat makro hingga pola hidup masyarakat di sekitar hutan, semua bergantung dan memberi pengaruh pada biodiversitas,” kata Juliarta.

Menurut Direktur Eksekutif Eco Nusantara Zul Fahmi mengatakan, kesadaran dari pihak yang selama ini berkepentingan terhadap hutan dan gambut di Riau cukup tinggi.

Tekanan publik terhadap sektor swasta menjadi pendorong lahirnya komitmen untuk menerapkan praktik baik dan mengikuti standard nasional dan internasional.

Karena itu, mengingat ekosistem gambut yang unik, maka penyelamatannya tidaklah optimal jika dilakukan secara sendiri-sendiri.

Zul Fahmi menjelaskan, bahwa gambut merupakan satu hamparan yang terintegrasi secara hidrologis. Sehingga, penyelamatannya tidak bisa dilakukan secara terpisah.

“Butuh kerja sama semua pihak baik pemerintah, pemegang konsesi maupun masyarakat itu sendiri. Karena di Riau, komitmen pemerintah dengan visi lingkungan yang digaungkan adalah modal kuat untuk memulai kerja secara kolaboratif di ekosistem Semenanjung Kampar dan Kerumutan,” kata Zul.***