Beritariau.com, Pekanbaru - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengangkat tema "Revitalization: Collective Action for the Ocean" dengan arti "Revitalisasi: Aksi Kolektif Untuk Laut", pada peringatan Hari Laut se-Dunia yang diperingati pada Rabu (8/6/2022) ini.

Tema itu dibuat oleh UN Dekade of Ocean Science yang membidangi Ilmu Kelautan PBB, sebagai bagian kampanye kepada seluruh dunia.

Dalam siaran persnya, PBB mengajak semua pihak memposisikan kembali peran laut yang menutupi lebih dari 70% bumi, karena berperan vital bagi kelanjutan bumi.

PBB juga menyatakan, ekosistem laut memproduksi setidaknya 50% kebutuhan oksigen dan menjadi penyuplai kebutuhan sumber protein.

Menanggapi pernyataan PBB tersebut, Direktur Eksekutif WALHI Riau, Even Sembiring menyebut seruan aksi bersama yang disampaikan PBB merupakan alarm pengingat bagi kita untuk segera memulihkan ekosistem laut.

Even menjelaskan, sumber utama yang menyebabkan terjadinya kerusakan laut, karena berbagai aktivitas industri ekstraktif, seperti tumpahan minyak, penggunaan alat tangkap ikan berbahaya, serta buangan limbah industri hingga  sampah plastik yang tidak terkendali.

"Tidak mengherankan PBB dalam siaran persnya menyebut 90% populasi ikan besar dikuras. Bahkan habis, ditambah lagi 50% terumbu karang saat ini telah hancur," kata Even, Kamis (9/6/2022).

Dia mencontohkan, dikawasan perairan Provinsi Riau, kondisinya tidak jauh berbeda dengan kondisi laut pada umumnya. Seperti keberadaan sampah plastik, tambang pasir laut, tumpahan minyak dan aktivtas tangkap ikan yang berlebihan merupakan ancaman utama bagi ekosistem laut.

Even merincikan, Provinsi Riau mempunyai luas laut 1.045,15 km2 atau 104.515 hektare, 1,2% dari luas wilayah Provinsi Riau. Namun, meski luasnya tidak sesignifikan wilayah darat, sampai saat ini kawasan laut masih menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Riau, baik sebagai sumber pendapatan, transportasi dan wilayah konservasi serta habitat bagi berbagai spesies.

Dia juga menyayangkan kondisi laut Riau yang lebih kurang sama terancamnya dengan ekosistem di daratan Riau, seperti terjadi di perairan Kabupaten Rokan Hilir dan lokasi sekitar mengalami jumlah penurunan tangkapan ikan signifikan tiap tahunnya.

"Menurut pernyataan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kondisi ini diakibatkan oleh aktivitas overfishing di perairan Laut Andaman dan Selat Malaka," ujar Even. 

Contoh lainnya, sebut Even, seperti di Kabupaten Bengkalis, adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta aktivitas tambang pasir laut yang mengakibatkan kehancuran ekosistem terumbu karang dan habitat spesies laut.

"Kondisi laut di Provinsi Kepulauan Riau tidak jauh berbeda. Aktivitas tambang pasir sangat mengancam ekosistem laut yang juga terjadi di pulau kecil di Kepulauan Natuna. Sedangkan di Bintan, aktivitas tumpahan minyak terus mencemari laut sepanjang 10 tahun terakhir," ungkap Even.

Menurutnya, dengan karakteristik pulau kecil, pencemaran dan aktivitas tambang yang terjadi di lokasi tersebut tentu mengakibatkan naiknya kerentanan pulau. Sekaligus mengancam keberlanjutan nafkah hidup penggiat pariwisata dan nelayan lokal.

Berkaca pada data WALHI, lanjut Even, kondisi laut yang dipenuhi berbagai ancaman aktivitas Destruktif telah mengakibatkan jumlah keluarga nelayan turun secara konsisten per tahunnya.

Maka, sebagai pemilik laut yang indah, sekaligus menjadi pemasok oksigen, hingga memenuhi kebutuhan protein hingga rumah bagi berbagai spesies. Even meminta semua itu harus dijaga dan dipulihkan.

"Menjaga dan memulihkan laut secara bersama merupakan upaya kolektif untuk memastikan keberlanjutan hidup kita, generasi kita dan generasi depan. Lebih jauh, menjaga dan memulihkan laut merupakan salah satu upaya mewujudkan apa yang kita sebut sebagai keadilan ekologis," tutup Even.***