Pidato Presiden Jokowi tentang larangan eksport minyak goreng sawit (MGS) dan bahan baku MGS telah mengejutkan banyak pihak. Namun tidak demikian dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)

Wajar saja Presiden Jokowi mengambil kebijakan tersebut, masak urusan MGS saja tidak berujung-tuntas sudah 4 bulan berlalu, ini harus menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan  seharusnya.

Akibat dari polemik MGS ini, sawit menjadi terkesan dipersalahkan oleh banyak pihak. Padahal dunia mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling cepat pulih ekonominya sebagai dampak pandemi Covid-19, karena disebabkan industri sawit yang terus mengalami tren positif dan dampak multi efek player lainnnya. Makanya di provinsi-provinsi sawit khususnya, efek pandemi Covid-19 kurang terasa, karena menggeliat positifnya dampak ekonomi sawit.

Kami mengakui bahwa ada beberapa eksportir yang mencoba-coba melanggar aturan yang sudah diterbitkan pemerintah, namun tidak langsung menyamaratakan semuanya eksportir seperti itu. Biarlah Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kejaksaan, melakukan tugas nya terlebih dahulu, kami Petani Sawit tidak mau menghakimi.

Harus diakui, bahwa stop ekspor MGS dan bahan bakunya sangat berisiko secara keseluruhan, karena 16 juta petani sawit dan pekerja sawit menggantungkan hidupnya diperkebunan sawit rakyat,  42% perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh pekebun. Tentu Presiden Jokowi sudah memperhitungkan ini semua.

Selanjutnya, risiko anjloknya penerimaan negara melalui Bea Keluar (BK) Devisa dan berpotensi kolapsnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui perannya sebagai operator pelaksana Pungutan Ekspor (PE). Dan yang paling berisiko lagi adalah kabar terkini dari 22 DPW provinsi sawit, bahwa PKS-PKS akan menghentikan aktivitas, karena simpang-siurnya informasi yang beredar, terkhusus nasib Crude Palm Oil (CPO) yang diproduksi oleh PKS, semuanya ini akan berdampak ke pembelian harga TBS Petani. Berhenti atau melambatnya aktivitas PKS akan langsung berpengaruh ke harga TBS petani. Faktanya, setelah pidato Presiden Jokowi pada Jumat (22/4/2022), satu jam kemudian harga TBS (tandan buah sawit) langsung terkoreksi Rp. 100-200/kg dan ini terjadi hampir merata di 22 provinsi sawit APKASINDO. 

Dengan tidak bisanya Indonesia ekspor, maka praktis harga CPO Indonesia tidak bisa menggunakan patokan internasional, yaitu harga CPO Malaysia dan Rottherdam yang saat ini sudah langsung naik memecahkan rekor pasca pidato Presiden.
Kita lihat saja hari Senin (25/4/2022), tender CPO di KPBN, apakah ada perusahaan yang mengikuti tender? Ini akan menjadi jawaban dari kebijakan Presiden Jokowi. Kami juga berharap APH (aparat penegak hukum) supaya mempelotiti pelaksanaan kebijakan Presiden ini, supaya spekulan jangan sampai ambil kesempatan yang melipatgandakan kerugian petani.
Sekali lagi kami berharap, Presiden Jokowi sudah memperhitungkan ini semua.

Ini memang sangat berat karena disaat yang bersamaan harga pupuk, pestisida dan herbisida sangat bergairah naik terus, yang saat ini kenaikannya sudah mencapai 200%. Seperti contoh, pupuk NPK sudah di angka Rp. 980.000/sak, sebelumnya hanya dikisaran Rp.340.000/sak (50 kg). Apalagi Menteri Keuangan melalui Peratuan PMK Nomor 23/PMK.05/2022 baru-baru ini sudah menaikkan Tarif PE CPO dari 155 US$/ton, naik menjadi 375 US$/ton dan Bea Keluar (BK) menjadi 200 US$/ton, totalnya menjadi 575 US$ (Rp. 8.350.000).

Terkhusus akibat kenaikan PE ini, harga TBS kami terbebani hampir Rp1.000/kg. Masyarakat Indonesia harus mengetahui  bahwa yang mensubsidi MGS Curah dan Biodisel (B30) tersebut adalah diambil dari dana PE (bukan APBN), yang nota bene adalah uang sumbangan petani sawit yang dikelola oleh BPDPKS.

"Semua kenaikan ini sangat memberatkan kami petani sawit. Tapi kami berusaha untuk kuat dan bertahan, hingga sebelum Pak Presiden mengumumkan kebijakan stop eksport tersebut. Jika memang tujuan Presiden untuk membanjiri MGS dalam negeri, maka kami Petani sawit berharap dengan segala hormat kepada Bapak Presiden supaya kebijakan tersebut jangan terlampau berlama-lama, 4-5 hari ke depan cukuplah."

Harapan ini juga tersampaikan dalam diskusi dengan saudara-saudari kami sesama petani sawit di 22 Provinsi APKASINDO melalui Whatsapp Group.

"Kami berharap Kepada Bapak Presiden supaya kebijakan stop ekspor tersebut segera dievaluasi setelah tujuannya tercapai".

Mari kita semua stakeholder sawit menjadikan kisruh MGS ini menjadi pelajaran berharga, bahwa nasionalis harus menjadi ciri khas sawit Indonesia.

Kami yakin dan percaya dengan kebijakan "jeweran" Presiden Jokowi untuk kebaikan kedepannya dalam tata kelola industri sawit yang merupakan tumpuan ekonomi negeri ini. (*)

Dr. Gulat Manurung, MP., CIMA.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)