Beritariau.com, Pekanbaru - Sejumlah Elite Partai Demokrat dari Komisi III DPR RI dan Dapil Riau, Jumat (15/04/22), berkumpul di Pekanbaru bersama Anggota DPRD Fraksi Demokrat se Provinsi Riau. Pertemuan ini jarang terjadi.

Mereka mendesak Aparat Penegak Hukum segera menangkap pihak-pihak yang memfitnah Partai besutan SBY tersebut.

Apalagi baru-baru ini, beredar narasi yang mengatakan demo penolakan perpanjangan masa jabatan presiden oleh mahasiswa di Riau, ditunggangi Demokrat.

"Jadi, saya tegaskan tidak benar ada demo yang didalangi Demokrat, tidak mungkin. Karena itu sangat jauh dari DNA kami Partai Demokrat yang selalu mengedepankan Demokrasi," tutur Ketua Dewan Kehormatan DPP PD Hinca Pandjaitan dalam keterangannya kepada wartawan.

Selain Hinca, turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Umum PD Benny K Harman yang juga anggota Komisi III DPR RI, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Dapil Riau M Nasir, Ketua DPD Agung Nugroho beserta jajaran.

Dalam kesempatan itu, Hinca dan Benny melakukan diskusi dan membahas beberapa persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum di Provinsi Riau.

Usai pertemuan, Hinca kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya telah meminta langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Riau agar menindak tegas pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian yang selama ini kerap menyudutkan Partai Demokrat.

Benny K Harman mengaku Ia 'mencium' ada pihak yang sengaja menghembuskan narasi kebencian terhadap Demokrat dan sangat bertentangan dengan fakta yang ada. Hal itu sengaja di viralkan untuk mendiskreditkan Partai Demokrat tanpa memiliki dasar.

"Saat ini ada narasi-narasi yang menyudutkan Partai Demokrat, yang kemudian disebar luaskan di sosial media. Kami berharap Kepolisian menjadi institusi yang otonom, serta jangan sampai aparat ikut serta dalam hal tersebut dan kami berharap kapolda dapat menertibkan dalam permasalahan tersebut," imbuhnya.

Dalam kesempatam itu, Benny memastikan dirinya bakal terus melakukan pemantauan dan pengawasan atas persoalan yang ia sampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Riau.

Meski begitu, ia mempercayai bahwa APH di Riau mampu bekerja profesional demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Bumi Lancang Kuning. (*)