KPK Cegah Walikota Dumai Keluar Negeri

Penulis : user | Sabtu, 04 Mei 2019 - 13:52 WIB

Ilustrasi

Beritariau.com, Pekanbaru - Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo. Selain itu, Zulkifli juga disangkakan menerima gratifikasi.

Hal itu disampaikan Jubir KPK Febri Diansyah dalam keterangannya kepada awak media di Pekanbaru, Sabtu. 

Febri mengatakan KPK telah mengirimkan surat kepada Imigrasi yang isinya melarang Zulkfili keluar negeri. Pencegahan itu berlangsung selama enam bulan terhitung sejak 3 Mei 2019. 

"KPK telah mengirimkan surat ke Imigrasi tentang Pelarangan ke luar negeri terhadap Tersangka ZAS, Walikota Dumai," kata Febri

"Dicegah ke luar negeri selama 6 bulan terhitung 3 Mei 2019," lanjutnya.

KPK sebelumnya menetapkan Zulkifli, walikota Dumai periode 2016-2021 sebagai tersangka. Dia dijerat dua perkara sekaligus dalam. 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangannya kemarin merinci perkara pertama yaitu suap, Zulkifli diduga memberikan Rp550 juta ke Yaya untuk mengurus anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P tahun 2017 dan APBN tahun 2018 Kota Dumai.

Sedangkan untuk perkara kedua yaitu gratifikasi, Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Syarif menyebut awalnya Zulkifli menemui Yaya pada Maret 2017. Dalam pertemuan itu Zulkifli meminta bantuan Yaya mengawal proses pengusulan DAK untuk Pemkot Dumai.

"Dan dalam pertemuan lain disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan fee 2 persen," sebut Syarif.

Singkat cerita sejumlah usulan DAK untuk Pemkot Dumai disetujui. Zulkifli pun memberikan suap pada Yaya secara bertahap.

Untuk perkara pertama, Zulkifli disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan untuk perkara kedua, Zulkifli dijerat dengan Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Zulkifli merupakan tersangka ketujuh dalam pusaran kasus dugaan suap terkait pengurusan DAK ini.

Sebelumnya, ada empat orang yang sudah divonis bersalah dalam kasus ini, yaitu eks Anggota DPR Amin Santono, eks Pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, perantara Eka Kamaludin dan pengusaha Ahmad Ghiast. Dalam perkembangan kasus ada 3 orang yang dijerat dan kasusnya yang masih di tahap penyidikan yaitu anggota DPR Sukiman, Plt Kadis PU Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba, dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. [ard]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :