Pungutan Mulai Bermunculan di Rusunawa Pekanbaru

Penulis : user | Kamis, 06 Desember 2018 - 06:35 WIB

Beritariau.com, Pekanbaru - Pungutan mulai menjamur di rumah susun sewa Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Ironisnya, pungutan itu justru dilakukan ketika bangunan gedung yang ditempati warga berpenghasilan rendah tersehut belum menjadi aset pemerintah. 

Sementara, informasi dirangkum, pihak yang melakukan pungutan justru dari pemerintah setempat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Seorang warga penghuni Rusunawa, Adek, mewakili penghuni lain, mengatakan, uang sewa sudah mulai dipungut sejak awal bulan Desember 2018. 

Padahal kata dia, hampir seluruh penghuni yang berada di TB I-TB III, keberatan, bahkan mereka juga merasa takut tertipu dua kali atas kebijakan yang diberlakukan. 

Menyikapi persoalan itu, sejumlah warga penghuni memilih pindah karena merasa tak bisa berbuat apa-apa.

Bukan tanpa fakta, Adek, menjelaskan, penegasan Perkim meminta warga untuk membayar uang sewa, terpampang pada  kaca  ditiga bangunan Rusunawa.

"Kalau sampai tanggal 14 ini kami tidak bayar diusir. Warga yang takut terpaksa bayar, yang tak sanggup pindah. Memang aneh kebijakan ini, katanya sebelum serahterima tak ada dipungut biaya apapun, buktinya apa?," Katanya.

"Kami juga takut tertipu dua kali, pertama dulu kami juga diminta uang Rp80ribu, memang sudah dikembalikan lagi. Ini Rusunawa apa memang sudah serahterima atau belum?," imbuh pria tersebut yang diamini warga lainnya di Rusunawa, Rabu kemarin (5/12/2018). 

Kepala Bidang Perumahan, Perkim Kota Pekanbaru, Katwadi, dikonfirmasi, terkesan ragu dan membantah pihaknya sudah memberlakukan pungutan sewa kepada penghuni.

"Nggak ada, dipungut sewa," jelas dia berulang-ulang.

Meski awalnya membantah telah melakukan pungutan sewa, belakangan dia membenarkan. Dia justru berdalih bahwa pungutan itu diberlakukan karena gedung telah serah terima ke Pemko Pekanbaru. Waktu pelaksanaan serah terima, ia klaim dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu. 

"Kalau sekarang memang sudah kami minta bayar uang sewa dimulai bulan Desember, karena Rusunawa sudah diserahkan ke Pemko Pekanbaru," klaimnya.

Belakangan, pernyataan Katwandi dibantah oleh pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pekanbaru.

"Belum ada serahterima, berita acaranya belum ada di BPKAD," singkat Plt Kepala BPKAD, Soffaizal. [ard]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :