Gubernur Batalkan Pembayaran Honorarium Pemberdayaan Desa

Penulis : user | Kamis, 03 September 2020 - 10:57 WIB

Triono Hadi, Koordinator Fitra Riau.

Beritariau.com, Pekanbaru -- Gubernur Riau Syamsuar terpaksa mengeluarkan kebijakan kurang populer, yakni membatalkan pembayaran honorarium/ insentif kader pemberdaya masyarakat desa (PMD) ekonomi yang sebelumnya dijanjikan.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau Triono Hadi menilai kebijakan Syamsuar ini sebagai bentuk kedzaliman. Pasalnya, kader PMD yang telah direkruit dan bekerja dalam beberapa bulan ini.

Memang diakui Triono, alasan gubernur membatalkan membayar honorarium kader PMD itu disebabkan kondisi keuangan daerah Riau dalam situasi Covid-19 adalah logis. Namun, semestinya banyak cara yang bisa dilakukan oleh gubernur dalam mengatasi situasi tersebut.

Sementara, berdasarkan informasi yang diperoleh Fitra Riau dari beberapa desa, kader PMD Ekonomi telah direkruit dan telah bekerja sejak bulan Januari 2020 lalu.

Penghapusan anggaran dengan alasan rasionalisasi tersebut adalah kebijakan yang sangat tidak tepat, karena menyangkut hak orang yang telah melaksanakan tugas.

“Kebijakan itu, kontra produktif dengan kebijakan pada situasi Covid-19. Di satu sisi pemerintah berupaya mengurangi dampak sosial dan ekonomi,  di sisi lainnya pemerintah  justru mengambil kebijakan yang justru memberikan dampak sosial ekonomi bagi warganya, " tukas Triono lagi.

Tidak hanya honorarium/insentif kader PMD yang dibatalkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga memotong Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Pemerintah Desa se Riau tahun 2020.

Fitra Riau menilai, kebijakan tersebut tidak tepat . Apalagi di APBD 2020 ini Pemprov sudag menganggarkan bantuan keuangan ke Desa sebesar Rp. 200 huta per desa. Dengan alasan kondisi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi keuangan daerah terdegradasi (menurun) maka dikurangi menjadi Rp. 100 juta per desa.

Pemotongan itu alasannya, karena harus digunakan untuk penanganan Covid-19 dalam bentuk bantuan sosial (bansos) .

Lalu, melalui surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan (DPMD-Capil) Provinsi Riau, nomor 415/DPMD-DUKCAPIL/409 tentang petunjuk teknis rasionalisasi BKK desa 2020 pada Juli 2020, meminta kepada Kepala Desa salah satunya untuk menghapus biaya honorarium Kader DPM-Ekonomi sebesar Rp. 15 juta/Desa dalam APBDesa 2020.

"Karena biaya untuk membayar itu berasal dari Bankeu Desa yang akan disalurkan Provinsi dan rasionalisasi, " pungkas Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi. * (Den

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :